 |
| (Image/Gambar) : Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga saat menerima kunker tim agraria Deputi II KSP RI. |
Simalungun - Sumutpos.id : Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga terima Kunjungan Kerja (Kunker) Tim Agraria Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI), di Rumah Dinas Bupati Pamatang Raya, Simalungun, Sumut, Jumat (31/3/2023).
Dalam menerima Kunker Tim Agraria Kedeputian II KSP RI tersebut, Bupati didampingi Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, Dandim 0207/Sml Letkol Hadrianus Yossy, Sekda Esron Sinaga, pihak PTPN-IV dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Simalungun.
Kehadiran Tim Agraria Kedeputian II KSP RI di Kabupaten Simalungun dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Staf Kepresidenan Deputi II KSP RI Nomor : B-058/KSP/D.2/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Kunjungan Kerja untuk melaksanakan Monitoring Proses Penanganan Konflik Agraria antara Warga Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan PTPN-IV Kebun Bah Jambi.
Sahat M Lumban Raja, selaku Tenaga Ahli Madya KSP RI menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya juga untuk menciptakan kondisi supaya lebih kondusif lagi. “Kami tadi sudah kelapangan, berdialog dengan masyarakat sekitar. Dan setelah kita kroscek semua masih kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Devisi Hubungan Kelembagaan PTPN-IV Rido Syahputra Manurung mengatakan bahwa pihak PTPN pada prinsipnya mengikuti apa keputusan rapat sebelumnya. “Kita dari pihak perkebunan juga selalu menjaga kekondusifan. Kesepakatan 2 kali panen, dan setelah itu secara legowo PTPN memakai lahan itu kembali secara HGU,” ucap Rido.
Dalam kesempatan itu, Bupati Simalungun berharap permasalahan ini cepat terselesaikan. “Apa lagi ini momen tahun politik, dimana kita harus menghindari pergolakan politik,” kata Bupati.
 |
| Iklan/promosi Sumutpos.id |
Bupati juga berharap agar saling menahan diri, saling menghormati jangan sampai ada gesekan-gesekan yang mengakibatkan kericuhan dan menjadi tidak kondusif.
"Lebih sabar nya kita di perpanjang lagi. Hukum memang harus selalu menjadi acuan kita. Akan tetapi dalam menghadapi yang seperti ini, kita juga harus lihat kondisi masyarakat kita juga yang berada di lokasi, dimana kondisi disana masih sangat perlu perhatian dari kita," ucap Bupati.
 |
| Iklan/ucapan Sumutpos.id |
"Jadi mari kita buat skema untuk membantu masyarakat kita di sana. Mari kita bersama-sama mencari solusi, bagaimana kita buat masyarakat kita di sana, jangan sampai kelaparan. Selaku pengusaha mari kita menjaga kearipan lokal, dan memperhatikan masyarakat kita yang di sana," pungkas Bupati.(Red-SP.ID/FIS)