Jakarta – Sumutpos.id
Jumat, 6 Februari 2026 – Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.
Rakor yang digelar di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri, yang juga merupakan Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, di mana Indonesia berhasil menghindari impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini diadakan untuk konsolidasi dan kolaborasi dalam menjalankan strategi yang lebih baik lagi pada tahun 2026," ujar Brigjen Langgeng.
Dalam hal permodalan, Polri berperan sebagai penghubung bagi kelompok tani (Poktan) jagung untuk mengatasi kendala finansial. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, yang mewakili Himbara, menjelaskan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon senilai 180 triliun rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih baik.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog berdasarkan Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 mencatatkan target pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah 2026, dengan harga 6.400 rupiah per kilogram.
"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak pada petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg, sesuai dengan standar HPP Bulog," ujar Brigjen Langgeng.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan tidur, menghapus ketergantungan petani pada tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani jagung di Indonesia.
Sumber: Kasi Humas Polres Batu Bara AKP P Tamba
Editor: Rahmat Hidayat