Pematangsiantar-Sumutpos.id:Patut dipertanyakan"kucuran dana dari pemerintah kota Pematangsiantar untuk pelaksanaan Perayaan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022.
Lembaga BKAG yang disinyalir menjadi lembaga yang menerima mandat untuk menjadi panitia pelaksana perayaan paskah tersebut diduga tidak memiliki Legalitas atau badan hukum Lembaganya.yang mana seharusnya sebagai Lembaga penerima dana dari pemerintah haruslah memiliki badan hukum yang sah.
Menerima informasi tersebut"kru media ini coba konfirmasi langsung ke ketua panitia pelaksana perayaan paskah Pdt R.Hutabarat.terkait kebenaran dari informasi yang mengatakan bahwa Lembaga BKAG tidak memiliki badan hukum yang sah.
R.Hutabarat meminta kepada awak media agar ketemu langsung dirumahnya dijalan Gunung Simbolon.tanpa menunggu lama kru media menyambangi alamat yang disebutkan R.Hutabarat.akan tetapi sesampainya disana R.Hutabarat seolah tidak Konsisten dengan apa yang diucapkan.
R.Hutabarat tidak memberikan keterangan kepada kru media,melainkan mengatakan bahwa dirinya tidak ada waktu."heran"R.Hutabarat yang meminta kru media untuk ketemu dirumahnya namun dirinya tak bertanggung jawab untuk menerima kehadiran kru media yang hendak mempertanyakan Legalitas atau badan hukum Lembaga pemegang mandat dan bagaimana teknis penggunaan dana sebesar Rp 350.000,000.(tiga ratus lima puluh juta)yang bersumber dari pemerintah tersebut.
Tak dapat informasi dari R.Hutabarat kru media coba konfirmasi ke Kabid Kesra pematangsiantar Delarisma Sihotang lewat pesan WA yang disinyalir sebagai Dinas perpanjangan tangan pemko pematangsiantar untuk menyalurkan dana bagi pelaksanaan Perayaan paskah.
Namun Kabid Kesra juga tidak memberikan respon apapun terkait konfirmasi wartawan yang menyakan tentang badan hukum Lembaga pemegang mandat dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
Diharapkan tranfaransi dari panitia dan Dinas terkait atas penggunaan dana dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, atau kegiatan Rohani.hal ini sangat penting untuk menghindari asumsi atau multi tafsir ditengah masyarakat kota Pematangsiantar.(Red-SP.ID/BANG LAHI)