SIMALUNGUN.sumutpos.id – Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan kesiapan penuh dalam menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah. Rapat strategis ini melibatkan puluhan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari unsur TNI–Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, PLN, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berlangsung di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Jumat (12/12/2025).
HLM ini menjadi forum konsolidasi penting untuk memastikan perayaan Nataru berjalan aman, nyaman, dan kondusif, tanpa gejolak harga maupun kepanikan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan stok pangan, kelancaran distribusi BBM dan LPG, stabilitas listrik dan air bersih, serta pengendalian inflasi daerah.
Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Simalungun, Ipda Ricardo Pasaribu, SH, MM, yang mewakili Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, SH, SIK, MM, saat dikonfirmasi Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB, menyampaikan bahwa rapat tersebut sangat strategis dalam menyatukan langkah seluruh stakeholder.
“Kapolres Simalungun yang kami wakili menghadiri HLM Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 WIB. Forum ini penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menyambut Nataru,” ujar Ipda Ricardo.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, SE, MM, dan dihadiri Ketua DPRD (diwakili), Kajari (diwakili), Kapolres Simalungun, Dandim 0207/Simalungun, Pimpinan Bank Indonesia KPw Pematangsiantar, Sekda, Kepala BPS, Kepala Subdrive II Perum Bulog, Dirut PDAM Tirta Lihou, staf ahli bupati, serta seluruh camat se-Kabupaten Simalungun.
Dalam arahannya, Bupati Simalungun menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memastikan seluruh perangkat pemerintah, unsur pengamanan, dan stakeholder terkait benar-benar siap menghadapi Nataru dari berbagai aspek.
Pembahasan dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek keamanan dan ketertiban oleh Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dishub; ketersediaan serta stabilisasi harga bahan pokok oleh Disperindag, Disketapang, Bulog, Pertamina, PLN, dan PDAM; hingga kesiapsiagaan layanan kesehatan dan penanganan darurat oleh RSUD, puskesmas, DLH, serta Disparbudekraf.
“Seluruh aspek dibahas secara detail, mulai dari keamanan, pangan, BBM, listrik, air bersih, hingga kesehatan dan pariwisata. Semua harus siap dan terkoordinasi,” tegas Ipda Ricardo.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia KPw Pematangsiantar memaparkan kondisi laju inflasi serta langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang Nataru. BI juga menyatakan dukungan penuh terhadap Pemkab Simalungun melalui program gerakan pangan murah, operasi pasar, sidak pasar, serta pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor pertanian serta peternakan.
Sementara itu, BPS Kabupaten Simalungun menyampaikan data indeks perkembangan harga komoditas pangan serta perbandingan year-on-year, sekaligus mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simalungun terus mengalami peningkatan.
Kabar menggembirakan juga datang dari Perum Bulog Pematangsiantar, yang memastikan ketersediaan stok cadangan pangan di Kabupaten Simalungun dalam kondisi aman. Stok tersebut tersimpan di dua gudang Bulog di Nagapita dan Balige, dan siap disalurkan untuk kebutuhan stabilisasi harga, SPHP, maupun antisipasi bencana.
Dari sisi pengamanan, Polres Simalungun menegaskan peran aktif Polri dalam pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui pemantauan dan pengawasan distribusi barang, pencegahan penimbunan bahan pokok, BBM, LPG, dan pupuk, pelaksanaan gerakan pangan murah, penguatan ketahanan pangan melalui penanaman dan panen jagung, serta pengamanan arus lalu lintas dan pendirian posko pelayanan Nataru.
Kejaksaan Negeri Simalungun turut berperan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah.
DPRD Kabupaten Simalungun dalam rapat tersebut mendorong pengawasan ketat terhadap SPBU agar tidak terjadi penimbunan BBM dengan alasan kelangkaan, serta meminta agar operasi pasar dan gerakan pangan murah menjangkau seluruh kecamatan, tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Kodim 0207/Simalungun juga menyatakan kesiapan dalam mengawasi program strategis, membuka posko bantuan untuk daerah terdampak bencana, menyalurkan gerakan pangan murah, melakukan sidak pasar, serta mendorong penambahan posko pelayanan kesehatan.
Dari sektor energi, Pertamina menegaskan bahwa stok BBM dan LPG dalam kondisi normal dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. PLN juga diminta menjaga stabilitas pasokan listrik agar tidak terjadi pemadaman mendadak, sementara PDAM Tirta Lihou memastikan ketersediaan air bersih tetap aman dan berkelanjutan dengan menyiapkan armada tangki air setiap hari.
Sesi diskusi yang dimoderatori Sekda Kabupaten Simalungun berlangsung dinamis dan produktif, dengan berbagai masukan strategis, termasuk optimalisasi penyampaian informasi publik oleh Dinas Kominfo agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak mudah terprovokasi isu kelangkaan.
Menutup rapat, Bupati Simalungun menegaskan komitmen pemerintah daerah dengan rencana penerbitan Surat Edaran Belanja Bijak, imbauan tidak melakukan panic buying, larangan menaikkan harga secara berlebihan, serta larangan penimbunan barang menjelang Nataru 2025–2026.
“Semua pihak diharapkan bekerja secara terpadu, cepat, dan responsif agar Kabupaten Simalungun tetap kondusif, aman, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan semangat Baru Menuju Simalungun Maju,” pungkas Ipda Ricardo menyampaikan pesan penutup Bupati.
Dedi Sinaga