Bupati Hadiri Entry Meeting Tim BPK-RI Perwakilan Jambi untuk Pemeriksaan Interim LKPD TA 2023 -->
AYO IKUTI PROTOKOL KESEHATAN - CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI

Iklan

Bupati Hadiri Entry Meeting Tim BPK-RI Perwakilan Jambi untuk Pemeriksaan Interim LKPD TA 2023

Rabu, 31 Januari 2024



JAMBI, Sumutpos.id - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat M.Ag, menghadiri kegiatan Entry Meeting Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Selasa (30/01/23).


Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jambi, para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, OPD terkait dan para pejabar struktural dan fungsional auditor di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.


Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD yang dilakukan BPK kepada seluruh pemimpin lembaga dan pemerintah daerah merupakan amanah konstitusi.


“Pemeriksaan atas LKPD ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK-RI berdasarkan UU No 17 tahun 2023,” ujar Paula.


Ia pun berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama terkait kelancaran arus data, dokumen, dan informasi selama pemeriksaan berlangsung.


Sementara itu, Bupati Tanjabbar mengapresiasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi atas terselenggaranya kegiatan ini.


Ia mengatakan, baru pertama kalinya seluruh kepala daerah dan para ketua DPRD dihadirkan secara bersamaan di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi pada kegiatan entry meeting.


“Semoga entry meeting ini memberikan perubahan dan kesamaan terhadap pemahaman tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2023,” ujar Bupati.


Lebih lanjut, Bupati Anwar Sadat mengatakan bahwa meskipun Pemkab Tanjabbar telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh opini terbaik atas LKPD, namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.


“Sebelumnya kami mengira jika sudah WTP itu semuanya sudah selesai, ternyata masih banyak aspek lain yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.


“Melalui pemeriksaan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah," harapnya.


Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Tanjabbar telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim BPK.


“Kami juga memerintahkan kepada seluruh OPD untuk tidak keluar daerah kecuali untuk hal yang mendesak dan meminta untuk bersikap kooperatif selama pemeriksaan interim berlangsung,” Pungkasnya.

(Red-SP.ID/Lingga)