Parapat, Sumutpos Id,- Pelaksanaan program Bedah Rumah tidak layak huni di Huta Silombu, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, diduga sarat Nepotisme.
Pasalnya, dari jumlah 20 unit program bedah rumah, satu diantaranya pemilik bagunan rumah permanen (Baru) mendapat dana batuan bedah rumah dari pelaksana kegiatan. Padahal masih banyak rumah warga lain yang layak mendapatkan program Bedah Rumah tersebut.
Salah satu warga Kelurahan Girsang 2 bermarga Sinaga kepada Kru Media ini mengatakan, pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Girsang dinilai sarat Korupsi, Kolusi dan Nepostisme. Dan informasinya bantuan bedah rumah dari BKKBN melalui PUPR.
“ Pendataan program bedah rumah ini tidak adil, masak bagunan rumah baru bisa mendapat dana bedah rumah, padahal masih banyak warga rumahnya tidak layak huni tidak mendapatkan dana tersebut, berarti program bedah rumah ada indikasi Nepotisme dari panitia pelaksana kegiatan," ucap Sinaga di lokasi, Selasa(8/11-2022),
Sementara itu, salah seorang penerima program bedah rumah Ibu Rumah Tangga mengakui bahwa yang membelanjakan bahan material bangunan adalah pihak panitia bedah rumah.
" Tidak tau kami siapa yang belanja bahan material, datang bahan ya kami terima dan kerjakan, sedangkan pekerja (tukang) kami sendiri pemilik rumah, upah tukang katanya nanti dibayar setelah siap bagunan bedah rumah ini, besarannya sekitar Rp 2,5 juta,"terang IRT itu sembari menyarankan agar ditanya langsung ke salah satu panitia Boru Pasaribu tak lain kader BKKBN diseputar lokasi.
Ketika dicoba dikonfirmasi panitia Bedah Rumah, Boru Pasaribu menjelaskan, program tersebut bersumber dari BKKBN, akan tetapi pelaksana bangunan adalah PUPR.
" Ada 20 unit bedah rumah disini, program ini dari BKKBN, biar lebih jelas ditanya saja langsung ke kepala BKKBN (KB )di Kecamatan, " saran Boru Pasaribu.
Ketika ditindaklanjuti dikonfirmasi kepada Kepala KB Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Desriani Purba menjelaskan, bahwa sebelumnya pihak BKKBN yang melakukan pendataan. Namun pelaksana program bedah rumah adalah pihak PUPR.
"Kami melakukan pendataan Keluarga Miskin 2021, kemudian dikirim ke BKKBN pusat. Tahun 2022, kami menerima informasi bahwa Kelurahan Girsang masuk surve Lokus Stunting, dengan kriteria sanitasi tidak sehat, atau (4T) Terlalu muda ibu hamil, Terlalu tua ibu hamil, Terlalu dekat jarak kehamilan, dan Terlalu banyak Anak. Selanjutnya bulan Maret 2022, pihak PUPR kami dampingi turun surve ke lapangan , dan saat ini masih sedang berlangsung bedah rumah sebanyak 20 unit, yang mana pelaksana bangunan adalah PUPR," tegas Desriani,
Amatan dilokasi, satu unit bagunan rumah mewah mendapat program bedah rumah. Dan bangunan rumah permanen tersebut itu diatas tanah kosong.(Red-SP ID/Hery)