Pemkab Simalungun Gelar Rakor Monev Pencegahan Korupsi MCP, Menevtematika Aset dan Pendapatan -->
AYO IKUTI PROTOKOL KESEHATAN - CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI

Iklan

Pemkab Simalungun Gelar Rakor Monev Pencegahan Korupsi MCP, Menevtematika Aset dan Pendapatan

Thursday, April 7, 2022

 

(Image/Gambar) : Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga saat mengikuti rakor

Simalungun - Sumutpos.id : Rapat Kordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) dan Monevtematika Aset dan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Balai Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun Pamatang Raya, Sumut, Kamis (7/4/2022)


Di kesempatan tersebut, Maruli Tua Manurung selaku Ketua Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah I Sumatera Utara menyampaikan, kehadiran pihaknya di Simalungun dalam upaya memberikan pengetahuan untuk pencegahan tindakan korupsi.


"Kabupaten  Simalungun ini merupakan Kabupaten paling bermasalah di Sumatera Utara dalam penanganan aset, saya melihat Bupati Simalungun sangat semangat dalam upaya  pencegahan ini. Jadi harapan kita mari kita dukung dan bekerja sama untuk hal ini," kata Maruli.


Maruli berharap di periode ini tidak ada temuan atau tindakan korupsi di Simalungun, dan diharapkan banyak kemajuan untuk perbaikannya.


Dijelaskan bahwa, tugas dan fungsi KPK adalah melakukan Pencegahan, Kordinasi, Monitor Supervisi, Penindakan dan Eksekusi. Strategi pembatasan korupsi di laksanakan dengan 3 pendekatan yaitu Pendidikan Masyarakat sebagai core business KPK di samping pencegahan dan penindakan.


Menurut Maruli, titik rawan korupsi di pemerintahan daerah dalam Pelaksanaan PBJ, Mark Up penurunan Spek, Kualitas dan pemotongan oleh bendahara, pembagian serta pengaturan jatah proyek APBD, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik. "Ini tolong menjadi perhatian kita bersama dan pak Bupati," ucapnya


Selanjutnya Maruli menyampaikan, yang menjadi area intervensi Satgas Pencegahan KPK yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan tata kelola dana desa. 


Terkait soal penanganan pengelolaan anggaran untuk infrastruktur jalan, Muruli menyebutkan bahwa diri sangat senang sekali ketika Bupati menyampaikan bawa sudah di lakukan perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat gotong royong atau marharoan Bolon. 


"Ini patut di apresiasi, kita tau sangat para sekali jalan di Simalungun ini. Ini harus menjadi perhatian kita dalam penanganan pengelolaan anggaran untuk infrastruktur jalan ini," pungkas Maruli.


Kepala OPD yang mempunyai tangung jawab dalam mengawasi dan pencegahan korupsi, Maruli berharap agar dihentikan dalam hal tindakan potong memotong atau uang uang pulsa di OPD.

"Di Simalungun sangat luar biasa, dan di Dinas Pendidikan ini menjadi perhatian kami, kita tau honor guru itu tidak seberapa tapi kita tuntut lagi mereka memberikan uang pulsa, tolong ini di hentikan dan jual beli jabatan ini banyak tolong di perhatikan ini dengan serius pak Bupati. SDM di Simalungun ini sangat bagus. Kita punya SOP yang harus diterapkan, jika ini tidak terlaksana ini harus di evaluasi agar tidak terjadi tindakan korupsi," tandas Maruli.



Sebelumya, Bupati Simalungun dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Satgas Pemberantasan Korupsi yang akan melakukan pembinaan, pencegahan korupsi di Simalungun.


"Ini merupakan momen yg luar biasa buat kita. Ini adalah upaya KPK untuk membimbing kita mencegah Korupsi. Artinya kita sudah di inginkan agar bagaimana kita tidak terjerumus dalam Korupsi," kata Bupati.


"Kalau saya menilai ini anugrah, bukan hal yang untuk di takuti, kalau kita takut berati ada yang kita sembunyikan. Mari kita sampaikan apa persoalan kita yang menjadi hambatan agar kita terhindar dari tindakan korupsi,"ucap Bupati menambahkan.


Bupati mengajak kepada seluruh  OPD di jajaran ya untuk menerapkan rasa malu pada diri dalam menerima yang bukan menjadi haknya. "Dan kita juga menjadi Kabupaten paling bermasalah mari kita malu dan ini menjadi cambuk untuk kita melakukan perbaikan," tuturnya.


Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani menyampaikan terima atas kehadiran satgas pencegahan korupsi dan jajarannya. Diharapkan kehadiran di Kabupaten Simalungun dapat memberi manfaat untuk pencegahan korupsi.


"Terkadang niat tak ada, tapi ada kelalaian yang membuat kita melakukan tindakan korupsi. 

Jadi kami harapkan bimbingannya kepada para Satgas KPK," kata Timbul.(Red-SP.ID/FIS)