 |
| (Image/Gambar) : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara, Bachtiar, SH. |
Medan - Sumutpos.id : Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) provinsi Sumatera Utara meminta agar Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR Sumut sebaiknya dihapus/ditiadakan saja jika level, anggaran dan kewenangannya tidak bisa ditingkatkan.
Banyak sungai yang seharusnya ditangani secara Profesional, namun tidak bisa ditangani secara baik sebab keterbatasan angggaran yang dikucurkan oleh Kementerian PUPR, demikian jelas Ketua DPW Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara, Bachtiar,SH melalui pesan Whatsup yang disampaikannya kepada Redaksi Sumutpos.id.
Karena kurang baik dan profesionalnya cara penanganan sungai-sungai yang ada di Sumatera Utara oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR Sumut, tentunya hal ini berdampak kepada banjir yang sering dan selalu terjadi di daerah-daerah Sumatera Utara, dan hal ini tentu berdampak dan sangat merugikan warga masyarakat, terang Bachtiar yang biasa disapa akrab dengan Ahok.
Ahok juga menyampaikan, bahwa kerugian akibat banjir yang terjadi setiap tahunnya di Sumatera Utara sangat merugikan warga masyarakat Sumut baik Moril maupun Materil, karena selain berakibat masyarakat kehilangan harta bendanya, bahkan ada juga yang memakan korban Jiwa.
Kementerian PUPR dibawah komando Basuki Hadi Mulyono yang telah menjabat selama 8 tahun di masa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah semestinya tahu dan paham kondisi sungai yang ada di provinsi Sumatera Utara, namun anggaran yang dikucurkan kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut sangat minim, pemanfaatan anggarannya hanya untuk kegiatan-kegiatan normalisasi sungai, tentu saja dengan anggaran yang minim ini tidak akan mampu menjawab permasalahan besar di Sumut yang terjadi saat ini, terang Ahok lagi.
Banyaknya anggaran terbuang untuk membangun bendungan yang telah dibangun di Sumatera Utara oleh kementerian PUPR, nyatanya tidak membawa banyak manfaat dalam penanganan banjir yang sering dan selalu terjadi. Sebagai contoh anggaran untuk pembangunan bendungan Lau Si Meme yang memakan biaya Trilyunan rupiah, kenyataannya sudah bertahun-tahun lamanya tapi hingga kini bendungan Lau Simeme tersebut masih belum selesai juga.
Belum lagi bendungan yang dibangun di Kabupaten Serdang Bedagai, tak juga bisa membawa manfaat dalam penanganan Banjir di kabupaten tersebut, malah banjir tahunan yang terjadi di kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi justru semakin meluas.
Demikian juga banjir yang terjadi disebabkan meluapnya sungai di kabupaten Mandailing Natal, yang pembangunannya sama sekali tidak tersentuh oleh Pihak Kementerian PUPR, semestinya kementerian PUPR melakukan pembangunan peninggian tanggul sungai yang ada di kabupaten Madina tersebut.
"Oleh karena persoalan tersebut diatas, Kami dari DPW Pemuda LIRA Sumut meminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi agar kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) kementerian PUPR Sumut sebaiknya di tutup/dihapuskan saja, karena ternyata fungsinya tidak bisa membawa manfaat banyak untuk warga Sumatera Utara", demikian pungkas Ahok.
(Red-SP.ID/HI).