 |
| (Image/Gambar) : Massa aksi yang menamakan diri LINKKAR datangi kantor Gubernur Sumatera Utara, meminta agar Gubernur Edy batalkan tender projek senilai 2.7 Trilyun. |
Medan - Sumutpos.id :
Kamis, 27 Januari 2022 sejumlah mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Lintas Kajian Kaum Gerakan ( LINKKAR) Sumut. mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara.
Kedatangan aktivis mahasiswa dan pemuda yang berorasi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut dikawal sejumlah pihak keamanan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Kordinator aksi unjuk rasa Adhe Hasibuan menyampaikan dalam orasinya, meminta Gubernur Sumatera utara agar segera membatalkan tender proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi Sumatera utara senilai Rp. 2.700.000.000.000 (2.7 T) serta tender Konsultan manejemen konstruksi senilai Rp. 35.000.000.000.
Ade juga menyampaikan bahwa penggabungan dan penyatuan proyek tersebut seakan tidak memperhatikan kondisi para konsultan dan kontraktor lokal yang berada di Sumatera Utara, kita ketahui bersama dampak dari pandemi covid-19 hampir seluruh lapisan merasakannya. "Apakah mungkin tender projek dengan nilai yang fantastis, konsultan dan kontraktor lokal dapat mengikutinya?" Ucap Ade.
Selain itu juga Ade menyampaikan bahwa penggabungan projek tersebut jelas-jelas melanggar Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, oleh karena itu kita meminta kepada bapak Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi kembali kinerja Kadis Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara, Bambang Pardede, yang kita duga dengan sengaja sudah membuat malu bapak Gubernur yang bercita cita ingin menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat.
Muhammad Suriadi, dari perwakilan kantor Gubernur provinsi Sumatera Utara, dalam menanggapi aksi demonstran Lintas Kajian Kaum Gerakan Sumatera Utara, bahwa pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan para adik-adik demonstran secara tertulis, dan akan diserahkan kepada bapak Gubernur dan bila diperlukan pihaknya juga akan membuat jadwal, untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Ade juga menyampaikan kami akan menunggu jawaban dari hasil laporan secara tertulis tersebut, dan minggu depan kami akan kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara bila tuntutan Kami tidak ditindaklanjuti, sembari membubarkan diri.
(Red-SP.ID/Ril/HI)