Mandailing Natal - sumutpos.id - Dugaan aliran dana dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal kembali menjadi sorotan publik dan memicu reaksi keras dari kalangan aktivis daerah.
Erisandi Nasution, SH, Ketua Gerakan Pemuda Pantai Barat sekaligus mantan aktivis mahasiswa Sumatera Utara, mengecam dugaan keterlibatan oknum personel Kodim 0212/Tapanuli Selatan dalam praktik pengamanan tambang ilegal yang disebut-sebut berlangsung di wilayah Mandailing Natal.
Menurutnya, isu aliran dana dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai dugaan pengutipan biaya pengamanan tambang oleh oknum aparat berpotensi mencederai hukum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Erisandi menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat harus disikapi secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aktivis mahasiswa Muhammad Amarullah yang berencana melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI tersebut ke Mabes TNI melalui mekanisme penegakan kode etik militer.
“Sebagai bagian dari masyarakat sipil dan mantan aktivis mahasiswa, saya mendukung sepenuhnya langkah Muhammad Amarullah untuk melaporkan dugaan keterlibatan oknum tersebut ke Mabes TNI agar diproses secara transparan,” ujar Erisandi.
Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap pihak Kodim 0212/Tapsel yang hingga kini belum memberikan klarifikasi terbuka terhadap pemberitaan yang menyeret nama oknum dari satuannya.
Menurut Erisandi, klarifikasi resmi sangat penting guna menjaga kredibilitas institusi sekaligus memastikan bahwa informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diluruskan secara objektif.
Sebagai putra daerah Pantai Barat Mandailing Natal, ia juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan dialog terbuka dengan Komandan Kodim 0212/Tapsel apabila diperlukan untuk membahas persoalan tersebut secara transparan.
“Saya siap berdialog secara terbuka dengan Dandim 0212/Tapsel jika memang diperlukan, agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terang dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Erisandi juga menyoroti kondisi masyarakat penambang tradisional yang kerap berada pada posisi paling rentan dalam operasi penertiban tambang ilegal.
Ia mengaku prihatin melihat sebagian penambang kecil seolah diperlakukan sebagai pelaku kriminal, sementara dugaan praktik pengamanan oleh oknum aparat justru belum sepenuhnya terungkap.
“Yang membuat kami prihatin, masyarakat penambang terkesan diperlakukan seperti maling di negeri sendiri. Padahal jika benar ada oknum aparat yang menerima biaya pengamanan tambang, maka hal itu harus diusut secara adil,” tegasnya.
Erisandi berharap aparat penegak hukum dan institusi terkait dapat menindaklanjuti dugaan tersebut secara profesional dan transparan agar pengelolaan sumber daya alam di Mandailing Natal berjalan sesuai hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
( team red sumutpos id kabiro tabagsel madina a.s )
