Madina | SumutPos.id
Pengakuan Gapoktan: Korwil BPP Bukit Malintang Diduga Terlibat Pemotongan Anggaran Optimasi Lahan Non Rawa
Panyabungan, Sumatera Utara – Baru-baru ini, pengakuan mengejutkan datang dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang melaporkan adanya dugaan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Balai Penyuluh Pertanian (Korwil BPP) Kecamatan Bukit Malintang, Leni Doharni, SP. Dalam pengakuannya kepada awak media, Ketua Gapoktan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa (Oplah) yang mendapat anggaran dari pemerintah mengalami pemotongan yang cukup signifikan.
Ketua Gapoktan tersebut menjelaskan bahwa ada delapan (8) Gapoktan yang menerima anggaran variatif untuk kegiatan Oplah Non Rawa, dengan nilai anggaran berkisar antara Rp 116.000.000 hingga Rp 170.000.000. Berdasarkan perhitungan kasar, rata-rata anggaran yang diterima adalah Rp 135.000.000, yang kemudian dipotong sebesar 30%, yang berjumlah Rp 40.500.000 per Gapoktan. Dengan total delapan Gapoktan yang terlibat, diperkirakan jumlah anggaran yang diduga telah dipotong mencapai Rp 324.000.000.
Terkait hal ini, aktivis Pemuda Mahasiswa Mandailing Natal, Afriadi, mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang diduga dipotong oleh Korwil BPP Bukit Malintang, Leni Doharni. Afriadi menyatakan bahwa langkah Ketua Gapoktan yang berani membuka pengakuan ini adalah titik awal yang baik bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Pengakuan dari Ketua Gapoktan ini sangat penting, dan kami mendesak agar APH segera memeriksa aliran dana terkait pemotongan yang diduga dilakukan oleh Korwil BPP Bukit Malintang. Ini sudah merugikan keuangan negara dan merusak program pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi petani," ujar Afriadi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Korwil BPP Bukit Malintang, Leni Doharni, SP belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut.
(Agus)