Medan, Sumutpos.id – Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Sumatera Utara tengah menjadi sorotan. Sejumlah kejanggalan mencuat dalam pelaksanaan dan penyaluran dana dekonsentrasi yang dikabarkan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari pelatihan (bimtek) tak profesional hingga peserta yang belum menerima haknya, semua menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran.
Hal ini bermula dari temuan tim investigasi media yang menerima aduan masyarakat terkait sejumlah kejanggalan dalam percepatan operasional KDKMP di berbagai daerah di Sumut.
“Beberapa minggu lalu ada bimtek di Parapat, bang. Kami diwajibkan ikut dengan biaya Rp10 juta untuk dua peserta. Tapi penyelenggaraannya sangat tidak profesional. Fasilitas seadanya, dan pemateri dari Dinas Koperasi Provinsi pun tak hadir. Jadi dana itu sebenarnya untuk apa dan siapa yang menikmati?” ungkap salah seorang peserta bimtek yang meminta namanya dirahasiakan.
Investigasi berlanjut saat tim menemukan dugaan lain terkait pembayaran honorarium bulanan dan biaya transport bagi para pendamping koperasi yang juga belum terealisasi.
“Saya ini pendamping kopdes, bang. Sudah kerja sejak Oktober, tapi sampai sekarang (11 November 2025) belum ada gaji sepeser pun. Waktu bimtek di Medan, Kadis Koperasi Sumut, Pak Naslindo, bilang negara sudah gelontorkan dana Rp40 miliar plus Rp45 miliar dari dekonsentrasi provinsi. Tapi sampai hari ini, uangnya entah ke mana,” ujar narasumber lainnya.
Situasi sempat memanas ketika terjadi adu mulut di salah satu hotel di Medan tempat bimtek digelar. Beberapa peserta dari Kepulauan Nias disebut memprotes keras karena biaya perjalanan mereka tak kunjung diganti, padahal sudah dikeluarkan hingga jutaan rupiah.
“Waktu itu di Hotel Mercure, bang. Kawan-kawan dari Nias ribut karena janji pengganti ongkos gak ditepati. Mereka datang dengan biaya sendiri, tapi pulang gak dikasih sepeser pun,” sambung sumber lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, peserta bimtek di berbagai daerah di Sumatera Utara masih mengeluhkan belum cairnya uang transport sebagaimana dijanjikan pihak panitia.
“Benar bang, seluruh pendamping di Sumut belum ada yang cair. Di grup WhatsApp juga ramai kami bahas, tapi gak ada kejelasan dari dinas,” ungkap salah satu peserta yang menunjukkan tangkapan layar isi grup bimtek.
Sementara itu, beberapa pengurus koperasi desa di daerah lain mengaku sudah dimintai nomor rekening pribadi oleh pihak dinas dengan alasan untuk pencairan biaya pengganti transportasi. Namun, hingga kini dana tersebut belum juga diterima.
“Katanya uang transport bakal dikirim, tapi sampai sekarang belum ada juga. Padahal rekening kami sudah dikumpul semua,” ujar salah satu pengurus koperasi.
Tim investigasi Sumutpos.id masih terus menelusuri dugaan penyimpangan dan aliran dana sebagaimana disebutkan Kadis Koperasi Sumut, Naslindo, saat menjadi pemateri dalam kegiatan bimtek KDKMP.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan sikap tegas terhadap praktik penyalahgunaan anggaran negara, yang disebutnya sebagai bentuk “serakahnomics”. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menkeu Purbaya, bahwa tidak ada toleransi sekecil apa pun terhadap penyelewengan dana publik.//DS
Reporter: Tim Investigasi Sumutpos.id