Toba//Sumutpos,ID- Cerita tentang Visi-Misi Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus" untuk memajukan Kabupaten Toba ibarat panggang Jauh api dan keterbukaan Informasi Publik dan diduga tertutup,terkait pengelolaan keuangan daerah Toba yang berbau kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok semata.
Kebijakan Pemkab Toba dalam mengelola Dana APBD dibeberapa tahun itu mulai muncul kepermukaan dan sudah menjadi perbincangan kelompok penggiat korupsi dan Insan Pers.
Salah satu carut marut administrasi Pemkab Toba yang menjadi perbincangan masyarakat dan Insan Pers itu terkait piutang pajak penerangan jalan mencapai Rp 6,5 miliar tertuang dalam data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Toba (LKPD).
Menyikapi akan hal ini awak media sudah mencoba melakukan konfirmasi surat tertulis pada Bagian Pendapatan Pemkab Toba dan pihak PT.PLN (Persero) perwakilan Balige tetapi sampai berita ini dimuat belum satupun pihak yang berikan penjelasan.
Sementara fakta dan data terkait piutang pajak penerangan jalan ini diduga tidak masuk akal sebab sekelas Perusahaan Negara PT.PLN (Persero) ditahun 2022 saja masuk dalam peringkat sepuluh (10) besar pemberi hasil dividen buat Negara yang berikan masukan pendapatan mencapai Rp 750 miliar.
Komentar salah seorang penggiat korupsi Deviano Tambunan memberikan penjelasan bahwa pihak Pemkab Toba dan pihak perwakilan PT.PLN (Persero) mestinya berikan penjelasan akan hal piutang itu sebab bisa mempengaruhi citra PT.PLN (Persero) atas setoran bagi hasil Deviden pada Negara itu.
Kebobrokan administrasi Pemkab Toba ini perlu menjadi perhatian Bapak Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus" sebab permasalahan Piutang Pajak Penerangan Jalan ini akan mempengaruhi kinerja Dirut PT.PLN (Persero) yang masuk dalam peringkat sepuluh (10) besar Badan Usaha Milik Negara penghasil dividen Negara.
(RED-SP-ID /Harry)