Medan-Sumutpos.id: Pengurus PGPI Wilayah Sumatera Utara dan Aceh menyelenggarakan pertemuan atau Silaturahmi dengan semua pucuk pimpinan Sinode yang berada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada hari Rabu 8 Maret 2023 di restoran Koki sunda jl Hasanuddin no 1 Medan.
Pertemuan ini mendapat dukungan penuh dari ketua umum PGPI Pdt.Dr.Jason Balumpapueng yang turut hadir memberikan arahan dan bimbingan kepada sekitar 50 orang pimpinan Sinode yang menjadi peserta pertemuan tersebut.
pdt.parhusip sebagai Sekretaris PGPI Sumut Aceh membuka acara dengan ibadah singkat yang dilanjutkan dengan sambutan dari
Pdt. Dr Samuel Gozali sebagai ketua PGPI Sumut-Aceh.
Dalam sambutannya beliau menyampaikan ada sekitar 45 Sinode yang pimpinan Pusatnya berada di Sumut Aceh, yang berarti hampir setengah dari anggota PGPI ada disini.
Bishop Sinode GEPKIN Pdt.Dr(c)Donald Pieter Sinaga, MA,M,Ag salah satu penggagas kegiatan ini juga mendapatkan kesempatan utk menyampaikan sambutan dan mengutarakan latar belakang pertemuan ini adalah kerinduan untuk dapat membangun komunikasi antar pimpinan sinode khususnya dibawah PGPI Sumut Aceh sehingga kedepan diharapkan ada waktu bersama secara rutin pertemuan pertemuan atau diskusi non formal sesama Pimpinan Sinode utk membicarakan perkembangan Gereja khususnya aliran Pentakosta.
Para pimpinan Sinode terlihat antusias mengikuti pertemuan ini, Pdt. Timotius Situmorang,M.Th Sekjen Sinode GEPKIN yang turut menghadiri pertemuan ini berkata kepada awak media bahwa diskusi ini diharapkan dapat menjadi embrio national church movement, utk memulai kegerakan pertumbuhan Gereja secara nasional yang berdampak langsung dan tidak langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dalam arahannya, ketua umum PGPI Pdt.Dr.Jason Balumpapueng menyampaikan bahwa PGPI sedang berupaya Untuk Melakukan terobosan terobosan baru supaya Gereja gereja atau sinode dibawah PGPI mendapatkan hak-haknya yang setara dengan yang lainnya di negara kesatuan republik Indonesia ini. Khususnya dalam pengurusan alas hak untuk rumah ibadah PGPI akan segera menandatangani MoU dengan Kementerian Agraria dan tata ruang/badan Pertanahan Nasional tentang mempermudah urusan penerbitan Sertifikat tanah atas nama Gereja. Hal ini disambut baik oleh para Pimpinan Sinode yang banyak menemukan kesulitan dalam pengurusan sertifikat tanah rumah ibadah. (Red-SP.ID/TS)