Parapat, Sumutpos Id,- Komisi 4 DPRD Simalungun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak ) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parapat, terkait perekrutan 22 dokter spesialis yang dianggab mubajir.
Kegiatan sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Simalungun Maraden Sinaga didampingi anggota komisi 4 lainya, masing-masing Sastra Joyo Sirait SH, Jon Radikalme Sidauruk, Tumpak Silitonga SPd, Umar Yani SE, Junita Veronika Munthe SIP, Erna Sari Purb SP, Walpiden Tampubolon ST, Juarsa Siagian SE, Ucok Alatas Siagian, Benfri Sinaga, Lisnawati Sirait Am Keb, dan Edy Sumanto Amd pada Jumat (27/1-2023).
Kepada Media , Ketua komisi 4 DPRD Simalungun Maraden Sinaga menjelaskan, bahwa ada laporan bahwa 22 dokter spesialis di RSUD Parapat yang dianggab 'Mubajir".
" Jadi kita perlu meluruskan berita yang berkembang dan langsung melakukan kroscek lapangan, dan hari ini Komisi 4 DPRD Simalungun yang membidangi dinas kesehatan sudah berkunjung. Dan fakta-fakta keadaan disini memang benar ada 22 dokter spesialis. Dan itu tidak menyalahi secara Undang-undang," tegasnya,
Ketua Pemilu PDI Perjuangan itu menjelaskan, pengadaan dokter 22 orang untuk upaya meningkatkan akreditas Rumah Sakit Parapat nantinya.
" Karena di Tahun 2022 kemarin, Komisi 4 bersama tiga rumah sakit umum di Kabupaten Simalungun telah berkunjung ke Menteri kesehatan. Dan Menteri kesehatan memberikan saran dan anjuran supaya disiapkan dulu Sumber Daya Manusia (SDMnya), baru nanti Menteri kesehatan akan meluncurkan bantuan peralatan, demikian dana bantuan perpindahan bangunan, untuk menunjang rumah sakit yang baru dikawasan strategis Pariwisata. Itu yang perlu kita pertegas dan kita lihat disini sesuai jadwal kerja dokter spesialis yang 22 orang," ucap Maraden.
Sementara, Direktur Rumah Sakit Umum Parapat dr Henry Jimmy Gultom mengatakan , perekrutan 22 dokter spesialis dalam rangka meningkatkan Kwalitas mutu pelayanan di RSUD Parapat, kearah yang lebih baik.
" Kita inggin keberadaan RSUD Parapat yang berada dikawasan strategis proritas Pariwisata Danau Toba dapat melayani segala aspek terkait kebutuhan peren kesehatan diwilayah KSPN. Memang hingga sampai saat ini, Menteri kesehatan intens berkomunikasi dengan RSUD parapat , supaya mempersiapkan diri untuk melayani 9 program unggulan," tegasnya,
Terkait fasilitas, kata dokter Henry, " kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi mau pun Kementerian Kesehatan. Karena adanya Alkes itu harus ada dulu Sumber Daya Manusia dokternya , baru kita bisa mengusulkan permohonan alat kesehatan," ucapnya.
Pantauan dilokasi, sebelum kegiatan Rapat Dengar Pendapat. Rombongan Komisi 4 DPRD Simalungun itu memantau ruangan inap pasien, ruang kantor dan fasilitas di RSUD Parapat tersebut. Kemudian menyempatkan diri melihat kondisi kegiatan Imlek Fair di Ruang Terbuka Publik Pantai Bebas. (RED-SP.ID-Hery)