(Image/Gambar) : Evaluasi Satgas Covid 19 Dan Hentikan PPKM !! Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Lakukan Unjuk Rasa
Pematangsiantar - Sumutpos.id : PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sedang berlangsung di Kota Pematangsiantar menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Kota Pematangsiantar. Hal ini dikarenakan banyak nya posko posko penyekatan yang pada sore hari terlihat tidak ada satupun yang melakukan penjagaan.
GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Siantar-Simalungun melakukan aksi dengan cara turun ke jalan guna mempertanyakan ke efektivan PPKM Level IV yang saat ini di giring oleh Satgas Covid19.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam GMKI melakukan long march yang dimulai dari jalan Sutomo tepat di depan Pasar Horas. Hal ini dilakukan untuk mempertanyakan serta mengevaluasi kinerja Satgas Covid 19 Kota Pematangsiantar. (Jumat, 20/08/21)
Dalam orasi nya, GMKI Pematangsiantar menyuarakan segera memberhentikan PPKM yang dimana sangat membuat rugi dan resah seluruh masyrakat. " Kita berharap, agar pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat memperhatikan masyarakat kecil yang terkena imbas akibat PPKM ini" , ujar Pemimpin Aksi Gading S
Sementara itu terlihat , para pedagang juga turut serta mendukung mahasiswa dalam menyuarakan keadilan. Para pedagang juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib para pedagang. " Tolong pemerintah Kota Pematangsiantar , lihat nasib kami , nasib keluarga kami , anak anak kami yang dimana sungguh sangat memprihatikan. Kami pedagang kecil , pedagang kaki lima sangat sangat susah akan pemberlakuan PPKM ini . Tolong Pak Dewan , dengarkan suara kami , tolong lihat kami masyarakat yang kecil ini.
Sudah banyak jualan para pedagang tidak laku bahkan ada yang sampai tutup selama PPKM ini diberlakukan . Tolong Pak DPR fikirkan kami rakyat kecil. Jangan hanya datang , duduk , diam , duit saja yang pak Dewan fikirkan , sehingga kalian lalai akan tugas kalian yang dimana menjadi penyalur inspirasi rakyat. Ujar salah satu pedagang yang turut ikut serta melakukan aksi turun kejalan.
Kemudian mahasiswa yang tergabung dalam GMKI melakukan aksi long march menuju Kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Dalam perjalanan , mahasiswa yang tergabung dalam GMKI menyuarakan agar segera mengevaluasi Satgas Covid 19 dan memberhentikan PPKM.
Setibanya di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar , mahasiswa yang tergabung dalam GMKI membacakan beberapa point yang menjadi keresahan masyarakat Kota Pematangsiantar :
1. Meminta agar mengembalikan vaksinasi ke dinkes lewat puskesmas-puskesmas dengan prosedur sederhana dan tranpsaran
2. Meminta untuk menghentikan distribusi bansos dan vaksin yang berkerumun
3. Perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan 5M di tempat hiburan, cafe, mall
4. Meminta agar mengevaluasi penyekatan ruas ruas jalan karena dianggap tidak efektif dan konsisten.
5. Para pekerha harian jukir, kurir, supir, pedagang keliling dll yang terdampak PPKM level 4 harus dicover bantuan sosial.
6. Segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi.
7. Walikota Pematangsiantar, selaku ketua satgas harus bertanggung jawab muncul ke publik menjelaskan sebab - akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4
8. Segerakan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai penunjang kemanusiaan.
Sementara itu terpisah salah satu masyarakat yang dimintai keterangan mengenai dampak PPKM yang sedang berlangsung mengatakan bahwasanya semua kena imbasnya bang. " baik para pedagang , maupun para masyarakat . Yang dimana , harga barang dagangan semua nya naik dikarenakan PPKM ini bang . Mulai dari kebutuhan dapur , sayur mayur dan semuanya bang . Kita berharap , agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat kecil yang dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya harus bekerja di Kota , namun karna PPKM ini , masyarakat kecil pun tak dapat berbuat apa apa karna sumber pencarian mereka sudah dibatasi. Ujar salah satu masyarakat yang tak ingin dirinya di publis.
Kita berharap , semoga PPKM ini segara berakhir agara masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupannya di kota dapat terselamatkan. Dan berharap agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih memperhatikan masyarakat kecil dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana akan berdampak pada masyarakat kecil. Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi , Semoga
(Red-SP.ID/TB)