 |
| (Image/Gambar): Ribuan orang turun ke jalan-jalan menolak Kudeta yang dilakukan Junta Militer di Myanmar. |
Yangon, Sumutpos.id : Militer Myanmar melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara itu pada Senin, 1 Februari 2021.
Selain melakukan aksi kudeta, militer Myanmar juga melakukan penahanan terhadap pejabat tinggi sipil di negara itu salah satunya Aung San Suu Kyi.
Aksi kudeta ini mendapatkan kecaman dari sejumah negara, salah satunya Amerika Serikat.
Pasca Kudeta yang dilakukan oleh Militer ini, ribuan orang turun di jalan-jalan pada hari kedua di kota terbesar Myanmar yakni kota Yangon, pada Minggu untuk memprotes penggulingan kekuasaan sipil dan penahanan oleh junta militer terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pekan lalu.
 |
| (Image/Gambar): Tampak salah satu pendemo membawa kertas bertuliskan #Bebaskan Pemimpin Kami #Hormati Suara Kami #Tolak Kudeta Militer |
Para pengunjuk rasa di Yangon membawa balon-balon merah "warna yang mewakili Liga Nasional Suu Kyi untuk Partai Demokrasi (NLD)" dan meneriakkan, "Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi! "
Menjelang tengah hari, sekitar 100 orang juga berkumpul di kota pesisir Mawlamine di tenggara dan mahasiswa serta dokter berkumpul di kota Mandalay.
Kudeta militer di Myanmar itu dikecam para pemimpin dunia termasuk juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Mereka mendesak pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan membebaskan para politisi.
 |
| (Image/Gambar): Tampak Militer Myanmar berjaga dan mengawasi jalannya Unjuk Rasa massa di Myanmar. |
Militer berargumentasi bahwa pemilihan umum yang dimenangkan Aung San Suu Kyi itu berlangsung tidak jujur. Militer juga mendakwa Suu Kyi melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengimpor handy talky secara ilegal.
Dalam pidatonya yang menyinggung soal kudeta di Myanmar, Presiden AS Joe Biden antara lain mengatakan tidak boleh diragukan lagi bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tidak berhak dan tak boleh membatalkan hasil Pemilihan umum.
(Red-SP.ID/Reuters).