Ketua DPRD Siantar : Belum Ada Kepastian Kapan Pelantikan Walikota/Wawako Terpilih Dilantik -->
AYO IKUTI PROTOKOL KESEHATAN - CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI

Pengikut


Iklan

Ketua DPRD Siantar : Belum Ada Kepastian Kapan Pelantikan Walikota/Wawako Terpilih Dilantik

Senin, 15 Februari 2021

(Image/Gambar): Illustrasi Pemilihan Kepala Daerah yang sudah dilaksanakan Bulan Desember lalu, tapi hingga kini belum ada kepastian jadwal pelantikannya dari Kemendagri.

Pematangsiantar, Sumutpos.id :

Jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Terpilih Pilkada tahun 2020 hingga kini belum ada kejelasan.

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, SH ketika dikonfirmasi, Senin (15/02/2021) sekira pukul 11.30 wib, mengaku hingga hari ini belum ada pemberitahuan ke DPRD terkait jadwal pelantikan Walikota dan Wakil Walikota.

“Belum ada sampai sekarang, kita belum tahu kapan akan dilakukan pelantikan,” kata Timbul Lingga, anggota Legislatif dari PDIP ini.

Saat ditanyakan terkait statement Kemendagri agar semua Pemenang Pilkada tahun 2020 dilantik sebelum tanggal 17 Pebruari 2020, Timbul Lingga membenarkan hal tersebut.

“Benar, tapi itu kan harapan beliau untuk kepala daerah yang habis jabatannya,” tandasnya.

Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya oleh Kemendagri ditegaskan harus dilantik.

Menurut Timbul, kepala daerah yang belum habis masa jabatan dan yang hasil, Pilkadanya masih ada gugatan di MK, maka belum bisa dilakukan pelantikan.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan pihaknya hanya ingin memastikan bahwa kepala daerah bisa langsung  bekerja usai dilantik nanti.

“Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, baru baru ini (Jumat 5/2/2021).

Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
(Red-SP.ID/NM)