JAKARTA — Sejumlah massa aksi yang tergabung dari aliansi rakyat dan mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa dengan tegas menyoroti kebijakan Daerah Otonom Baru (DOB) serta Otsus Jilid II yang dinilai tidak berpihak pada hak-hak fundamental masyarakat adat Papua.
Aksi demonstrasi yang berlangsung ketat dan dikawal oleh aparat kepolisian ini diwarnai dengan penyampaian aspirasi secara bergantian melalui pengeras suara. Orator aksi menyatakan bahwa berbagai kebijakan administratif dan perundang-undangan terkait Papua dipaksakan tanpa memenuhi hak dasar rakyat setempat.
"Hari ini DOB kemudian secara administratif dan undang-undang tidak memenuhi hak dari rakyat Papua. Otsus Jilid II dipaksakan ketika Otsus Jilid I sama sekali tidak berhasil memenuhi hak-hak rakyat Papua," teriak orator di tengah barisan massa.
Kritik Terhadap Kepentingan Investasi dan Oligarki
Dalam orasinya, massa juga menyoroti bahwa kebijakan DOB dan investasi skala besar di tanah Papua kerap kali berujung pada eksploitasi sumber daya alam. Menurut mereka, kehadiran DOB sering kali difungsikan sebagai instrumen untuk memuluskan kepentingan investasi kapitalisme global yang berpotensi memecah belah persatuan rakyat Papua.
"DOB digunakan sebagai tempat bagaimana investasi masuk dan mengeksploitasi seluruh tanah Papua. Apakah kita harus diam melihat realitas ini? Tidak! Kita memiliki hak untuk memprotes," serunya.
Massa aksi membandingkan situasi saat ini dengan sejarah perjuangan masa lalu, di mana masyarakat Papua terus-menerus menghadapi tekanan struktural. Mereka menilai bahwa ruang demokrasi di tanah Papua semakin menyempit akibat dominasi kepentingan oligarki dan kapitalisme global yang mengabaikan keadilan sosial.
Sorotan Terhadap Tokoh Asal Papua di Pemerintahan
Selain menyoroti kebijakan pemerintah pusat, orator juga mengkritisi posisi para pejabat tinggi, menteri, maupun wakil menteri berlatar belakang Papua yang duduk di kursi pemerintahan pusat. Menurut mereka, keberadaan figur-figur tersebut di kursi kekuasaan kerap kali belum mampu menjawab persoalan mendasar dan kebutuhan esensial rakyat Papua di akar rumput.
"Siapapun orang Papua yang jadi menteri, wakil menteri, atau duduk di kursi pemerintahan negara Indonesia, tidak akan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat Papua jika watak kebijakan oligarki dan kapitalisme terus dipertahankan," tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini ditutup dengan desakan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan strategis di Papua secara komprehensif, serta membuka ruang kebebasan berekspresi dan berdemokrasi yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat tanpa intimidasi. (Red)
