Pematangsiantar, 7 Maret 2026, sumutposmid - Garda Muda Peduli Masyarakat (GAMPERA) bersama Gerakan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda (GIMP) menyoroti antrean panjang pembelian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pematangsiantar dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi warga.
Ketua Harian GAMPERA, Yossia Sinaga menilai bahwa antrean panjang tersebut tidak boleh terus berulang tanpa adanya perbaikan dari pihak pengelola SPBU. Menurutnya, sebagai ujung tombak distribusi energi kepada masyarakat, SPBU harus mampu mengelola sistem pelayanan dan distribusi BBM secara tertib dan profesional.
“Antrean panjang yang terus terjadi menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan dalam manajemen distribusi dan pengaturan pelayanan di tingkat SPBU. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dirugikan akibat buruknya pengelolaan distribusi di lapangan,” ujar Yossia.
Senada dengan hal tersebut, Ketua GIMP, Indra Simarmata menyampaikan bahwa distribusi BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
"Dalam keadaan situasi kepanikan saat ini, pihak SPBU jangan ada yang bermain dengan oknum oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penimbunan BBM dan APH juga harus ikut serta melakukan pengawasan berskala. Kami juga meminta CCTV yang terhubung langsung dengan pihak Pertamina jangan ada yang dipermainkan. Kami akan pantau terus perkembangan saat ini. Mengingat saat ini Kemacetan antrean panjang telah terjadi dibeberapa SPBU Kota Pematangsiantar, ujar Indra.
Kedua organisasi kepemudaan ini kemudian menyampaikan beberapa sikap bersama:
1. Mendesak seluruh pengelola SPBU di Kota Pematangsiantar untuk segera memperbaiki manajemen distribusi BBM, termasuk pengaturan antrean kendaraan agar tidak terjadi penumpukan yang berkepanjangan.
2. Meminta SPBU memperketat pengawasan terhadap proses pengisian BBM, guna memastikan distribusi berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
3. Menegaskan agar SPBU tidak bermain dengan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penimbunan BBM yang dapat merugikan masyarakat luas.
4. Mendorong pihak PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPBU, khususnya yang tidak mampu mengatur distribusi BBM secara tertib dan profesional.
5. Meminta Pemerintah Kota dan Aparat terkait melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
GAMPERA dan GIMP menegaskan bahwa kebutuhan energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga stabilitas distribusinya. Oleh karena itu, pengelola SPBU diharapkan tidak hanya berorientasi pada penjualan, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
“Kami berharap pengelola SPBU di Kota Pematangsiantar lebih serius dalam mengelola distribusi BBM. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya pengaturan pelayanan di lapangan,” tutup Yossia.
Liputan. Marulak Haloho
