Oleh: Ali W Dodo Manurung,ST
SUMUTPOS.ID;Dunia penerbangan kita baru saja mencatat sebuah peristiwa kelam sekaligus ganjil. Sebuah pesawat yang mengangkut 560 Anggota Dewan meledak di ketinggian 2.000 kaki. Secara teknis dan kemanusiaan, tewasnya ratusan nyawa dalam satu kedipan mata adalah tragedi nasional yang memilukan. Namun, di balik puing-puing logam yang jatuh ke bumi, muncul sebuah statistik yang menghentak nurani publik: 280 juta jiwa rakyat Indonesia dinyatakan selamat.
Kalimat "selamat" di sini tentu bukan berarti rakyat terhindar dari serpihan ledakan fisik, melainkan sebuah metafora pahit tentang kondisi sosiopolitik kita hari ini. Mengapa kematian 560 wakil rakyat justru disandingkan dengan keselamatan seluruh bangsa?
Kontradiksi Kepercayaan
Angka 280 juta jiwa yang "selamat" adalah ekspresi dari rasa frustrasi yang telah mengkristal. Dalam logika demokrasi yang sehat, tewasnya seluruh anggota parlemen seharusnya menjadi kiamat bagi kedaulatan rakyat. Namun, dalam realitas yang kita hadapi, ada anomali psikologis di mana publik seolah merasa lepas dari beban kolektif.
Rakyat merasa selamat dari potensi lahirnya undang-undang yang kontroversial, selamat dari anggaran-anggaran fantastis yang sering kali hanya berakhir menjadi pajangan angka, dan selamat dari janji-janji manis yang biasanya hanya mekar setiap lima tahun sekali. Di ketinggian 2.000 kaki itu, yang meledak bukan sekadar mesin pesawat, melainkan simbol dari sebuah sistem yang selama ini dianggap menyumbat aspirasi murni masyarakat.
Keheningan yang "Mahal"
Absennya 560 suara di gedung parlemen secara tiba-tiba menciptakan sebuah keheningan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, ini adalah momen jeda dari kegaduhan politik yang melelahkan. Tanpa adanya drama di kursi-kursi empuk Senayan, rakyat seolah-olah mendapatkan kembali ruang untuk berpikir jernih tentang nasib mereka sendiri, tanpa perlu didikte oleh retorika kepentingan kelompok.
"Tragedi terbesar sebuah bangsa bukanlah saat mereka kehilangan wakilnya, melainkan saat mereka merasa lebih aman dan tenang justru ketika wakil-wakilnya tidak ada."
Alarm Bagi Demokrasi
Tentu saja, kita tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaan. Namun, respon publik yang cenderung melihat peristiwa ini sebagai sebuah "keselamatan" adalah tamparan keras bagi moralitas politik. Ini adalah dakwaan paling jujur bagi mereka yang duduk di kursi kuasa: bahwa keberadaan mereka selama ini dianggap sebagai ancaman, bukan perlindungan.
Jika rakyat merasa "selamat" saat parlemen kosong, maka ada lubang besar dalam jembatan kepercayaan antara yang mewakili dan yang diwakili. Ini adalah alarm bagi siapapun yang ingin mengisi kursi-kursi kosong itu di masa depan. Bahwa menjadi wakil rakyat bukan soal fasilitas atau kekebalan hukum, melainkan soal memastikan bahwa rakyat merasa "selamat" justru karena kehadiran mereka, bukan karena ketiadaan mereka.
Peristiwa di ketinggian 2.000 kaki ini harus dibaca sebagai titik balik. Sebuah bangsa tidak boleh merasa lebih baik saat pemimpinnya hilang. Namun, selama kebijakan yang dihasilkan masih mencekik leher rakyat kecil, maka narasi "keselamatan 280 juta jiwa" akan terus bergema sebagai bentuk protes paling sunyi sekaligus paling mematikan bagi martabat demokrasi kita.(REd)
