Pakpak Bharat,Sumutpos.id : Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) melaksanakan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2025-2045. Setelah melaksanakan Kick Off Meeting bersama stakeholder terkait pada tanggal 31 Agustus 2023, dan dilanjutkan dengan tahapan Forum Konsultasi Publik yang diadakan pada hari Selasa, (31/10/23).
Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pakpak Bharat dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MSi. Beliau mengharapkan peserta melakukan diskusi intensif kepada tim ahli terkait ketersediaan data dukung penyusunan KLHS RPJPD. "Data dukung ini sendiri berupa indikator-indikator pencapaian TPB yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsi lembaga/instansi masing-masing terdapat 265 indikator yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah kabupaten diberbagai lembaga/instansi dengan menyampaikan data dengan memperhatikan kebutuhan 20 Tahun kepan sehingga dokumen yang dihasilkan pun berkualitas". Sambutan Sekda Jalan Berutu, S.Pd, MSi.
Sebagai Narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Imelda dan tim dalam berbagai kesempatan terus mengimbau agar setiap pihak dari berbagai sektor dan lembaga turut berperan aktif untuk mencegah degradasi lingkungan hidup serta memperkirakan dampak lingkungan hidup potensial dari Kebijakan, "Rencana dan Program (KRP) di Pakpak Barat, salah satunya dengan terlibat aktif dalam penyusunan KLHS RPJPD ini". Paparan Imelda LHK Provinsi Sumatera Utara
Dipertengahan acara dilakukan sesi tanya jawab guna pendekatan partisipatif dalam pengarusutamaan isu-isu lingkungan hidup dan sosial sehingga nantinya akan mempengaruhi rencana pembangunan, pengambilan keputusan pembangunan serta proses implementasinya pada tingkat strategis yang pada akhirnya dihasilkan dokumen KLHS RPJPD Pakpak Bharat yang bermutu.
Pada Forum Konsultasi Publik ini dihadiri langsung Kepala Bappelitbangda, Harryson F. Sirumapea, MM. Pimpinan dan Perwakilan OPD Pakpak Bharat, BPS Kabupaten Pakpak Bharat, UPT. KPH Wilayah XIV Sidikalang, Kantor Kementerian Agraria dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat (BPN), PERUMDA PAL, GAMKI Pakpak Bharat, PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI), Yayasan TANGGUH HUTAN KHATULISTIWA, PT. Sumatera Energi Lestari, UPT Air Bersih Kabupaten Pakpak Bharat, Tokoh Masyarakat, Perkumpulan Sada Ahmo, Komunitas Jurnalis Pakpak Bharat (KJPB), Ketua Lembaga Adat Budaya Pakpak SIMSIM (LABPS), dan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta akademisi dari Universitas Gajah Mada.
(Red-SP.ID/BRT)