Komisi I DPRD Tanjabbarat Disambangi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) dan Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT) -->
AYO IKUTI PROTOKOL KESEHATAN - CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI

Pengikut


Iklan

Komisi I DPRD Tanjabbarat Disambangi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) dan Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT)

Kamis, 25 Mei 2023




Kuala Tungkal, Sumutpos.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi l -DPRD) Tanjung Jabung Barat di sambangi Persatuan Guru Republik Indonesia Puluhan Guru Honorer, tergabung dalam Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT).


 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta yang tergabung dalam Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT), melakukan aksi damai di Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Kamis (14/4/23)


Aksi damai yang dilakukan para Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini, di sambut oleh beberapa anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, antar lain Jamal Darmawan,dari Fraksi Demokrat dan  Hasbi dari Fraksi PBB, serta beberapa anggota DPRD lainnya. 


Kedatangan para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut salah satunya menuntut agar dibukanya kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.


“Kami menuntut agar Pemerintah daerah membuka kembali penerimaan PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK 2023,” kata Raden Fitra Ketua FHT usai aksi damai


Dijelaskan Raden Fitra jika dari pusat itu namanya PMK 2022-2023 dan di Tanjung Jabung Barat kuotanya ada 1.937 Guru SD dan SMP


Usai menggelar aksi damai, Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini difasilitasi oleh Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah daerah untuk Hearing.


Anggota Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat yang membidangi pendidikan Jamal Darmawan Sie menyebutkan, Guru yang mengajari menulis dan membaca sudah sepantasnya profesi mereka dimuliakan dan hak-hak mereka diperjuangkan.


“Kita tidak akan seperti ini tanpa campur tangan seorang Guru yang dengan sabar mendidik. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua memuliakan profesi Guru termasuk hak-hak mereka kedepannya,” ungkap Jamal.


Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, terkait honorer khususnya Guru, tenaga kesehatan dan bagian Teknis untuk APBD 2023 sudah dianggarkan 39 Milyar bagi PPPK.


“Kami akan perjuangkan agar dapat diangkat sebagai PPPK. Dan kau bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan akan ke Kementerian Pendidikan untuk memastikan dibukanya kembali penerimaan PPPK Formasi Guru,” ungkapnya.


Jamal berharap semoga kedepan penerimaan PPPK tidak ada lagi didengar kabar-kabar miring sehingga penerimaan PPPK bisa.(Red-SP.ID/Lingga)