 |
| Presiden R.I,Prabowo Subianto dan Gubernur Sumut,Bobby Nasution |
SUMUTPOS.ID, MEDAN – Gejolak perang di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia mulai membayangi stabilitas ekonomi di Sumatera Utara. Jika harga BBM nonsubsidi maupun subsidi mengalami penyesuaian dalam waktu dekat, sektor transportasi dan distribusi logistik di Sumut diprediksi akan menjadi yang paling pertama terkena hantaman.
Organda Sumut: Dilema Tarif Angkutan
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara menyatakan keprihatinannya terkait potensi kenaikan biaya operasional. Saat ini, para pengusaha angkutan umum di Medan dan sekitarnya masih berjuang pulih sepenuhnya, namun kenaikan harga suku cadang dan potensi kenaikan BBM bisa memaksa mereka menaikkan tarif.
"Kita tidak punya pilihan jika biaya operasional naik di atas 15\%. Tarif angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan kota di Medan kemungkinan besar harus disesuaikan agar pengusaha tidak gulung tikar," ujarnya kepada Sumut Pos, Selasa (3/3/2026).
Ancaman Inflasi dari Jalur Distribusi
Bukan hanya soal ongkos angkot atau bus, kenaikan harga energi global ini juga mengancam harga pangan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Induk Lau Cih dan Pasar Pusat Medan.
Pakar Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) menilai bahwa Sumut sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik darat.
- Biaya Logistik: Kenaikan harga solar akan langsung mendongkrak biaya angkut sayur-mayur dari Karo dan Simalungun ke Medan.
- Harga Pangan: Lonjakan biaya angkut ini biasanya dibebankan kepada konsumen akhir, yang memicu kenaikan harga cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya.
- Daya Beli: Jika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat Sumut di kuartal pertama 2026 ini bisa merosot tajam.
Pelabuhan Belawan dan Ekspor CPO
Di sisi lain, ketegangan di Selat Hormuz juga mengancam jalur ekspor Crude Palm Oil (CPO) andalan Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan. Gangguan pada rute pelayaran internasional dapat menyebabkan biaya asuransi pengiriman (freight) melonjak, yang berisiko menekan harga beli tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit lokal.
Langkah Antisipasi Pemprov Sumut
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) untuk melakukan intervensi pasar. Pengawasan terhadap stok BBM di SPBU-SPBU seluruh wilayah Sumut juga diperketat guna menghindari praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab di tengah situasi genting ini. (Ald*Red)
