-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

AMPDT Soroti IPAL, ABT dan Upah Pekerja Khas Hotel Parapat

Kamis, 20 Agustus 2026 | Agustus 20, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-20T06:28:59Z



PARAPAT - Sumutpos.id -  Aliansi Mahasiswa/Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT ), bersama sejumlah elemen masyarakat menyoroti kebijakan manajemen Khas Hotel Parapat, juga menggelar aksi Bentangan 1.000 spanduk di 5 Kabupaten dan  2 Kota secara serentak di Sumatera Utara pada, (17/8-2026).

Aksi tersebut  salah satu  protes soal pengelolaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah(IPAL), pajak Air Bawah Tanah(ABT) hingga pemenuhan Hak Pekerja. Dalam pengelolaan manajemen Khas Hotel Parapat yang merupakan hotel milik BUMN itu diduga ada pelanggaran. 

Ketua Umum AMPDT Rico Nainggolan kepada Kru Sumutpos.id melalui WhatsApp  menyampaikan, pembentangan 1.000 spanduk merupakan simbol perlawanan terhadap apa yang mereka nilai sebagai dugaan pelanggaran oleh perusahaan milik negara.

“Gerakan aksi bentang 1.000 spanduk ini sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap hotel milik BUMN, Khas Hotel Parapat," kata Rico, 



Rico menjelaskan, terdapat tiga tuntutan utama yang menjadi dasar aksi mereka,yaitu  dugaan pelanggaran pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) disebut tidak sesuai dengan standar baku mutu air limbah.

Kemudian meminta dugaan persoalan pajak Air permukaan dan Air bawah tanah, selanjutnya persoalkan pembayaran upah karyawan, khususnya hak pekerja yang mereka duga belum sepenuhnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau  termasuk persoalan upah lembur.

“Aksi pembentangan 1.000 spanduk ini kita bawa tiga tuntutan utama, dugaan pelanggaran pengelolaan IPAL kita duga  tidak sesuai standar pengelolaan baku mutu air limbah, dugaan penggelapan pajak air permukaan dan air bawah tanah, serta upah karyawan, jadi kami minta hal itu semua supaya diperiksa secara menyeluruh," pinta Rico, 




Timpal, Jhony Barimbing selaku Ketua Dewan Pembina AMPDT  juga menilai, tidak seharusnya status sebagai perusahaan milik negara menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi maupun hak pekerja.

“Tidak ada kata merdeka bagi rakyat dan buruh selama Khas Hotel Parapat beroperasi , bagaikan penjajah lokal yang merusak lingkungan, tidak membayarkan pajak air permukaan dan air bawah tanah, memeras keringat pekerja dengan tidak membayar upah lembu, dan  juga meminta Khas Hotel Parapat tidak berlindung di balik status BUMN,  apabila dugaan pelanggaran yang disampaikan AMPDT terbukti,"ungkap Jhony, 

Koordinator Wilayah AMPDT Kabupaten Simalungun Choky Simarmata ikut bersuara dan  mengatakan, momentum HUT Kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja,  bukan justru ternoda oleh praktik bisnis BUMN yang abai terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak buruh. 

Choky Simarmata selanjutnya mendesak Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), manajemen InJourney Hospitality, aparat penegak hukum serta dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pengusutan terhadap seluruh dugaan yang mereka soroti, serta dilakukan audit dan  evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Khas Hotel Parapat.

AMPDT menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut. Mereka bahkan mengancam akan mengambil langkah lebih jauh apabila tuntutan tidak mendapat respons, termasuk menempuh jalur hukum perdata maupun pidana.

Bahkan pernyataan dan tudingan dalam aksi mereka merupakan klaim dari AMPDT yang masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi kepada pihak Khas Hotel Parapat mau pun kepada instansi terkait. 

Ketika dicoba di konfirmasi melalui telepon selulernya seorang pihak  manajemen Khas hotel Parapat Abri Aritonang menjelaskan, terkait aksi pembentangan spanduk oleh AMPDT sudah di tangani kantor pusat. "  Sesuai Instruksi , yang tangani masalah itu kantor pusat bg, " ucapnya,  

 Pembentangan 1.000 spanduk secara serentak dilakukan  di Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, Kota Medan dan Kota Pematangsiantar. 

Gerakan itu juga mendapat dukungan sejumlah kelompok masyarakat, organisasi mahasiswa dan kepemudaan, antara lain Gemapedes, Milenial Tanah Karo, AMK Humbahas, Literacy Coffee, GEMPAR, Aliansi Gerakan Pemuda/Mahasiswa Samosir, PMKRI Cabang Medan dan IMAIBANA.(Hery)
×
Berita Terbaru Update