Syaiful Syafri, Masalah Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Boleh Diskusi Dengan Instansi Sosial -->
AYO IKUTI PROTOKOL KESEHATAN - CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI KITA SENDIRI

Iklan

Syaiful Syafri, Masalah Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Boleh Diskusi Dengan Instansi Sosial

Selasa, 05 Maret 2024






Medan, Sumutpos.id/04-03-2024 | Masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan atau korban Bencana serta lainnya tidak dapat diselesaikan dengan satu Institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Tingkat Propinsi apalagi Kabupaten dan Kota.


Contoh kasus masalah  sosial karena kemiskinan akibat tinggal di pedalaman yang lebih populer dengan Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) akan dapat diselesaikan secara cepat dengan melibatkan institusi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Keagamaan serta PLN dan PDAM.


Hal tersebut disampaikan Drs Syaiful Syafri MM pada Kuliah Umum dengan Topik Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia kepada  Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, melalui zoom meeting Sering siang 04/02 dari Ruang kerja Kepala Perpustakaan UMSU jln Muktar Basri Medan.


Untuk itu seorang Pemimpin sebagai pengambil kebijakan, penyusun Perencanaan Sosial dan unsur pelaksana program Kesejahteraan Sosial harus memiliki data yang akurat agar perencanaan yang di koordinasikan dapat dilaksanakan unsur Staf sesuai program kerja  secara  baik guna keberhasilan kerja sesuai anggaran, kata PJ. Bupati Batu Bara 2008.


Kasus lain kata Kadis Sosial Sumut 2010 ini, bahwa awal meletus gunung Sinabung di Kabupaten Karo tahun 2010,  ia bersama Staf nya dimalam hari harus berangkat ke kabupaten karo dengan membawa Air bersih, tenda, dapur umum untuk mengatasi pengungsi serta menugaskan unsur Staf agar mengetahui data akurat para korban bencana di pagi hari.

 

Sebagai pelaksana Kebijakan Bidang  sosial saya melaporkan kepada Gubernur atas data korban bencana alam ini untuk rapat koordinasi lintas institusi dan hasil koordinasi dengan BMKG agar Bencana Alam Gunung Sinabung ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat, dan dilaporkan kepada Pemerintah pusat, disamping perlu dukungan partisipasi masyarakat dan CSR  perusahaan.


Dua contoh kasus ini, tidak ditemukan dalam Teori Kebijakan dan Perencanaan Sosial dibangku Kuliah dalam rangka mengatasi masalah sosial, tegas Syaiful kepada para Mahasiswa Politeknik Kesos Bandung via zoom meeting yang dimoderatori Ahmad Yani, S.Sos, M.Kesos.


Perlu dipahami bahwa tidak semua Kepala Daerah, atau Kepala Dinas Sosial memahami tentang program penanganan kesejahteraan sosial, sehingga kita tidak heran jika angka kemiskinan, keterlantaran, ketunaan dan kecacatan serta keterbelakangan tidak kunjung selesai penanganan nya dan akhirnya tingkat masalah kesejahteraan sosial selalu tinggi.


Jika kita pelajari lebih dalam bahwa para Kepala Daerah cendrung meng alokasi anggaran kepada kegiatan fisik, lupa bahwa rakyatnya miskin, pengangguran, terlantar yang dianggap semata tugas pemerintah pusat hingga anggaran dinas sosial prihatin.


Disinilah peranan Pekerja Sosial untuk memberi motivasi kepada Pemerintah Daerah ( Bupati/Walikota dan DPRD ) bahwa penanganan kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian untuk kesejahteraan masyarakatnya.


Untuk itu tegas Kadis Sosial Sumut 2010 ini Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pelajari tujuan negara ( UUD 1945 ) pelajari UU dan Peraturan Presiden serta peraturan Menteri Sosial, tentang Kesejahteraan Sosial , juga pelajari undang undang dan peraturan menteri tentang perencanaan agar lulusan nya benar siap pakai dan Mahasiswa boleh diskusi dengan Instansi Sosial tentang Kebijakan dan Perencanaan Sosial.


Kuliah umum yang dimoderatori Ahmad Yani ini, juga dibarengi tanya jawab antara Mahasiswa dan penyaji serta dibarengi ucapan terima kasih dari Syaiful Syafri kepada Pimpinan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang memberi kesempatan sebagai Nara Sumber serta kepara para mahasiswa peserta zoom meeting yang diketahui sebagai mahasiswa semester 4 ( empat ). 

(-SP-ID / Tim, 01)RED