Kuala Tungkal, Sumutpos.id - Desas desus pergantian seputar Surar Keputusan ( SK ) Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (DPD - NasDem) Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) Riano Jayawardhana, Nst, SH diganti dengan H. Hairan, SH di sinyalir bermasalah, serta tidak sesuai aturan Partai NasDem.
SK, Partai besutan Surya Paloh ini masih dalam proses untuk menindaklanjuti terkait SK yang di duga bermasalah tersebut, di karena salah satu oknum partai politik di duga memanipulasi data pengajuan untuk pergantian Ketua DPD Partai NasDem Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), yang di Ketuai oleh Riano Jayawardhana, Nst. SH.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW)Provinsi Jambi Partai NasDem, saat di konfirmasi media, Saya belum lihat SK pergantian Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat),"ucapnya.
Kerancuan atas tanggal terbitnya SK Hairan sebagai ketua DPD Partai NasDem Tanjabbarat berakibat terancamnya keberadaan bacaleg NasDem yang didaftarkan ke KPUD Tanjabbarat oleh Riano Jayawardhana selaku ketua DPD Partai NasDem yang terdaftar di Sipol KPU
Kisruh ini mengakibatkan sebagian besar pengurus dan bacaleg NasDem Tanjabbarat menyatakan akan hengkang dari NasDem jika Riano Jayawardhana selaku Ketua DPD Partai NasDem Tanjabbarat diganti dengan cara yang tidak semestinya.
Sementara itu Ketika di Konfirmasi, Riano sendiri enggan memberi komentar atas polemik ini dan lebih memilih bungkam
"Saya fokus mengurus pencalegan bang , soal SK itu bukan kewenangan saya"
Sebelumnya perbuatan oknum partai yg mrmbantu terbitnya SK tersebut sehingga tidak melalui jalur yg benar. Hingga saat ini menurut info yg berkembang, kasus ini sudah sampai ke Mahkamah DPP Partai NasDem di Jakarta
Dari isu tersebar bahwa SK Hairan diduga tidak lazim dan penuh kejanggalan
Sebelum nya saat di konfirmasi ke Ketua KPUD Tanjung Jabung Barat, memang SK atas nama Hairan sudah masuk ke KPUD Tanjab Barat diantar langsung oleh Hairan," ujar Haeruddin, S.sos Ketua KPUD
Hal ini, berpotensi gagalnya semua bacaleg partai NasDem Tanjabbarat juga di akui oleh KPUD Tanjabbarat namun pihak KPUD akan berhati hati menyikapinya.
Disinyalir adanya perbuatan oknum partai yg mrmbantu terbitnya SK tersebut sehingga tidak melalui jalur yg benar. Hingga saat ini menurut info yg berkembang, kasus ini sudah sampai ke Mahkamah DPP Partai NasDem di Jakarta. (Red-SP.ID/ J.S/Lingga).