 |
| (Image/Gambar) : Direktur Eksekutif LSN Humuntal Rajagukguk |
Toba - Sumutpos.id : Lembaga Survei Nusantara (LSN) semakin menggembangkan sayap perkasanya, untuk semakin memberikan pencerdasan dan pencerahan politik kepada masyarakat.
Lembaga Survei Nusantara (LSN) melakukan survei kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah DPRD Kota Sibolga, LSN melakukan survei kinerja DPRd Toba periode 2019 - 2024.
Direktur Eksekutif LSN Humuntal Rajagukguk kepada wartawan termasuk Jurnalis Koran SIB Edwart MT Sinaga di Balige, Sabtu (7/8/2021) menyampaikan, survei dilaksanakan di 16 kecamatan yang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan (dapil). Waktu dilaksanakan selama 4 hari yakni 3 - 6 Agustus 202. Metode dengan mewawancarai para tokoh masyarakat, politik, budaya, agama, pendidikan dan insan pers, masing - masing 50 responden perkecamatan.
"Lima anggota DPRD Toba berkinerja baik menurut pendapat masyarakat. Dapil I Boy Antony Simangunsong ( Nasdem). Dapil II Candrow Manurung SH ( Nasdem), Dapil III Effendi S Panangian Napitupulu SE ( Golkar). Dapil IV Yunior Frans Hariadi Hutapea ( PDI P ) dan Dapil V Binsar Gultom ( Perindo), " sebutnya.
LSN dalam melaksanakan survei kinerja ini selalu mengedepankan independensi dan profesionalitas.Dalam melaksanakan survei kinerja ini juga LSN tidak dapat di intervensi oleh siapapun juga dan LSN tidak mempunyai kepentingan politik di Kabupaten Toba.
“Sebagai Lembaga nirlaba, LSN mempunyai misi untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar mereka cerdas dalam memilih wakilnya di waktu yang akan datang sekaligus sosial kontrol terhadap 30 Anggota DPRD Kabupaten Toba Periode 2019-2024,” paparnya.
Kepada yang masuk survei, pesan Humuntal, jangan berbangga hati sebab masih ada waktu 3 tahun lagi untuk bekerja dan bagi anggota DPRD yang tidak masuk survei agar lebih meningkatkan kinerjanya di parlemen maupun di tengah - tengah masyarakat Kabupaten Toba.
Harapan kru media ini, semoga LSN semakin maju dan tetap solid untuk mencerdaskan masyarakat luas, khususnya di bidang politik, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, propinsi dan kabupaten - kota. (Red-SP.ID/JES)