SIMALUNGUN — sumutpos.id;Proyek rekonstruksi jalan senilai belasan miliar rupiah di Kabupaten Simalungun mendadak jadi sorotan tajam. Proyek pengaspalan hotmix ruas Perumnas Batu VI – Karang Sari, Kecamatan Siantar, yang digelontorkan dari APBD Simalungun Tahun 2026 senilai Rp15 miliar, kini menuai kecaman keras dari masyarakat.
Alih-alih menghadirkan infrastruktur yang kokoh dan tahan lama bagi warga, proyek yang dikerjakan oleh PT Cerdas Persada Mandiri ini justru diduga kuat menjadi ajang "cari untung" lewat praktik konspirasi kotor antara oknum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) serta pihak rekanan.
Warga Geram: Lapisan Asal-Asalan, Bahu Jalan 'Belang-Belang'
Kekecewaan mendalam tak bisa disembunyikan oleh warga sekitar yang setiap hari melintasi jalur tersebut. Mereka menilai pengerjaan proyek raksasa ini terkesan asal-asalan dan jauh dari standar teknis yang semestinya.
“Kami kecewa. Anggaran segitu besarnya, masa lapisan dasarnya tidak sama tebalnya, Bang?” keluh Sinaga (43), warga Perumnas Batu VI, dengan nada tinggi.
Hal senada juga diungkapkan oleh warga lainnya, Nababan. Ia menyoroti ketidakberesan pada pengerjaan bahu jalan yang tampak tidak rata dan diduga sengaja dikurangi volumenya demi meraup keuntungan pribadi.
“Hal paling konyol lagi, bahu jalannya tidak sama rata. Saya rasa pemborongnya itu cuma mau untung banyak saja. Kalau sudah diawali dengan kecurangan seperti ini, kualitasnya pasti jauh dari harapan. Sementara masyarakat selalu ditekan untuk taat membayar pajak!” kecam Nababan tajam.
Berdasarkan investigasi di lapangan dan keluhan warga, terdapat dua dugaan penyimpangan fatal yang mengindikasikan tindak pidana korupsi:
- Dugaan Pengurangan Ketebalan (Basecourse): Papan informasi proyek terkesan sengaja tidak memaparkan spesifikasi teknis seperti ketebalan. Akibatnya, ketebalan lapisan bawah jalan tampak bervariasi dan diduga kuat tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Dugaan Spekulasi Material Bahu Jalan: Pengerjaan bahu jalan menggunakan readymix dilaporkan tidak memiliki ketebalan yang merata, memperkuat dugaan adanya pengurangan volume material secara sengaja.
Sikap Bungkam Kadis PUTR Simalungun Picu Kecurigaan Publik
Di tengah kemarahan publik yang kian memuncak, respons dari pejabat berwenang justru mencurigakan. Hotbinson Damanik, selaku Kepala Dinas PUTR Simalungun, memilih bungkam seribu bahasa saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp. Sikap antipati ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan memperkuat asumsi adanya “main mata” di balik proyek miliaran rupiah ini.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Jefri Sinaga, memberikan jawaban yang dinilai normatif dan mengelak saat dikonfirmasi terkait tahapan teknis pengerjaan.
“Tidak semua memang lae di-scrap ruas jalan itu,” dalih Jefri singkat saat disinggung soal tahapan rekonstruksi jalan.
LP4 Sumut: "Awas Korupsi, Seret ke Meja Hijau dan Blacklist Rekanannnya!"
Bau busuk aroma korupsi pada proyek ini langsung mendatangkan reaksi keras dari lembaga pengawasan. Ketua LP4 Sumatera Utara (Lembaga Pengawasan Penyelenggara dan Pelayanan Publik), Pahala Sihombing, SE, mendesak agar Dinas PUTR dan Inspektorat Kabupaten Simalungun tidak menutup mata demi menyelamatkan uang negara.
"Ini bukan anggaran pribadi, melainkan uang dari rakyat! Jika terindikasi korupsi, kami minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun segera turun tangan. Lakukan uji core drill untuk mengecek ketebalan aspal. Jika terbukti ada pengurangan spesifikasi, rekanan harus di-blacklist dan wajib mengembalikan kerugian negara!" tegas Pahala dengan nada menggelegar.
Pahala juga mengecam keras sikap Kepala Dinas PUTR Simalungun yang terkesan lari dari tanggung jawab. Menurutnya, seorang pejabat publik digaji menggunakan uang rakyat, sehingga sudah kewajiban moral dan hukum mereka untuk transparan serta melayani masyarakat, bukan malah bersembunyi di balik bungkam.
Peringatan Keras Bagi Para Kontraktor Hitam
Kasus ini kini menjadi ujian telak bagi integritas penegak hukum di Simalungun. Bagi para kontraktor nakal yang berniat meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat dan mengorbankan kualitas infrastruktur umum: Aksi lancung kalian kini berada di bawah teropong tajam hukum dan pengawasan publik.
Korupsi sekecil apa pun pada uang rakyat tidak akan pernah luput dari sanksi sosial, administratif, hingga jeruji besi!
Editor / Penulis: Tim Redaksi
Sumber Foto: Istimewa
