SIMALUNGUN – sumutpos.id | Langkah Rudi Hartono, Pengulu Nagori Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam mengundang warga pengusaha Pajak Siboro untuk berdiskusi mengundang tanda tanya besar. Rapat yang digelar Kamis (12/3/2026) dengan dalih mendukung Instruksi Presiden (Inpres) tersebut justru berakhir dengan polemik terkait dugaan pengelabuan warga,setelah sumut.id melakukan konfirmasi data kepihak pihak terkait.
Agenda Rapat yang Dinilai Janggal
Berdasarkan pantauan tim investigasi di lapangan, undangan rapat tersebut mencantumkan agenda diskusi untuk menyatukan persepsi mendukung Percepatan Inpres No. 9 Tahun 2025. Namun, warga merasa bingung karena tidak ada penjelasan konkret mengenai relevansi Inpres tersebut dengan kepentingan para pengusaha di Pajak Siboro.
Kejanggalan semakin mencuat saat acara berlangsung. Meski dihadiri unsur Uspika dan dinas terkait, fokus diskusi yang awalnya mengenai kebijakan negara tiba-tiba bergeser menjadi pembahasan Koperasi Merah Putih (KMP). Pengulu dinilai tidak transparan dalam menjelaskan status KMP tersebut, apakah berskala Nagori atau wilayah tertentu.
Peninjauan Lahan Fasum Perumnas
Usai rapat yang dinilai tidak terstruktur tersebut, Pengulu bersama unsur Uspika meninjau langsung lokasi Pajak Siboro. Padahal, secara umum diketahui bahwa lahan tersebut merupakan milik Perumnas yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum) pemukiman.
Kehadiran perangkat desa dan pejabat terkait di lahan milik pihak lain ini memperkuat dugaan adanya kepentingan terselubung di balik agenda rapat formal tersebut.
Reaksi Keras Warga: "Ada Udang di Balik Bakwan"
Salah seorang pengusaha di Pajak Siboro berinisial L.S menyatakan kekecewaan dan kecurigaannya terhadap langkah sang Pengulu. Menurutnya, ada upaya penggiringan opini untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Ini harus saya lawan. Ada udang di balik bakwan dalam masalah ini. Saya merasa dikelabui. Pengulu membawa-bawa nama Koperasi Merah Putih, ternyata diarahkan untuk KMP Sitalasari. Padahal dia sendiri sebenarnya bukan warga asli sini,tapi sok lebih tau soal Pajak Siboro ini" tegas L.S kepada sumutpos.id.
L.S bahkan secara berani menyebut adanya indikasi "Mafia Anggaran Berpakaian Dinas" yang mulai masuk ke ranah desa. Ia berkomitmen akan mengusut tuntas siapa saja kelompok di belakang Pengulu yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi Pajak Siboro.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Pajak Siboro dan masyarakat terdampak menyatakan akan terus memantau pergerakan pengulu tersebut guna menghindari potensi kerugian warga. (Bersambung)
Tim Investigasi / Redaksi
