Jambi/TJB, Sumutpos.id - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan, SH menghadiri acara Penyerahan Piagam Penghargaan Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Jambi yang dilaksanakam di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Selasa (06/02/24)
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Provinsi Jambi Drs. H. Al Haris, S.Sos, MH, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Bupati Walikota se-Provinsi Jambi, Jajaran Kepala OPD terkait se-Provinsi Jambi, serta tamu undangan lainnya.
Kabupaten Tanjung Jabung Barat meraih penghargaan peringkat ke-3 se-Provinsi Jambi terkait penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi yang diserahkan secara langsung kepada Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat H. Hairan, SH
Diawal kegiatan sambutan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi oleh Robert Na Endi Jaweng, S.IP, M.AP yang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang telah memfasilitasi sehingga tersedianya pemberian penghargaan bagi seluruh kepala daerah se-Provinsi Jambi.
 |
| Pemda Tanjab Barat : Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari Tahun 2024 |
" Kami pihak ombudsman fokusnya mengukur hal-hal yang bersentuhan dengan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, sosial, pendudukan dan pencatatan sipil serta perizinan perusahaan layanan bidang ekonomi tentu jika membicarakan pelayanan publik itu sangat luas tetapi paling tidak yang langsung sehari-hari yang berurusam dengan masyarakat sebagai tanda hadirnya sebuah pemerintah kepada masyarakat," ujarnya
Lebih lanjut lagi pihak ombudsman mengatakan bahwa dengan adanya peta penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemerintah se- Provinsi Jambi akan lebih memunculkan inovasi-inovasi maupun trobosan terkait pelayan publik sehingga akan sejalan dengan pembangunan daerah yang akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya sambutan Gubernur Jambi Drs. H. Al Haris, S.Sos, MH yang menyampaikan bahwa dengan adanya ombudsman maka menjadi terukur dalam melayani masyarakat sehingga adanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkhusus pemerintahan se-Provinsi Jambi.
" Zaman sekarang ini apabila kita lambat dalam memberikan pelayanan atau tidak sesuai maka akan berkoar di sosial media, sehingga dengan adanya ombudsman yang memberikan penilaian terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik membuat pemerintah semakin memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat," ucapnya
Harapan Gubernur Jambi dengan adanya penilaian ini maka seluruh daerah bisa mengintropeksi diri dan selalu memberikan pembaharuan terbaik dalam kinerja nya terkait pelayanan publik untuk masyarakat dimana secara garis besar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dalam zona hijau yang berarti pemberian pelayan publik telah dilakukan secara menyeluruh walaupun masih terdapat beberapa kekurangan namun masih bisa diatasi secara bersama.
(Red-SP.ID/Lingga)