Jakarta, Sumutpos.id - Kisruh isu tapal batas antara Kabupaten Tanjung Jabung barat dan Kabupaten Tanjung Jabung timur rupanya berbuntut panjang, berawal dari pengesahan PERDA RTRW Propinsi Jambi beberapa waktu lalu
Hari ini Senin 29/5/23, Puluhan massa yang tegabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Tanjabar Bersatu melakukan Unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) di jalan Merdeka Raya Jakarta, mereka meneriakkan agar kemendagri tidak mengeluarkan PERMENDAGRI tentang tapal batas wilayah tanjabar dan tanjabtim,karena pembahasan di tingkat Propinsi jambi belum disepakati
" Kami meminta agar Menteri Dalam negeri Bapak Tito Karnafian tidak mengeluarkan PERMENDAGRI tentang tapal batas Kabupaten TANJABAR-TANJABTIM, sebelum adanya kesepakatan antara kedua wilayah, karena kami khwatir akan timbulnya konflik sosial dan konflik horizontal yang bisa mengakibatkan perpecahan di kedua wilayah tersebut, teriak Racmad (tokoh muda TANJABAR)
kepada media ini Rahhmadi Ariyanto menyampaikan bahwa " kami akan datang kembali ke Kemendagri pada hari Rabu 31/5, guna menyampaikan protes kami selaku masyarakat, pada hari tersebut akan dilakukan pertemuan antara GUBERNUR JAMBI,BUPATI TANJABAR & BUPATI TANJABTIM serta pihak" terkait tapal batas tersebut, kami berharap dengan adanya aspirasi yang kami bawa ini akan melahirkan keputusan yang adil dan tidak merugikan kami selaku masyarakat " tegas korlap aksi.
Kita juga berharap agar masyarakat Tanjabar dan Tanjabtim tetap menjaga kondusifitas di bawah jangan mudah terpancing dengan isu” yang bisa menimbulkan konflik, tegas Rahmadi Ariyanto Ketua LSM JPK TANJABBARAT. (Red-SP.ID/ J.S/Lingga).