Dairi-sumutpos.id :Setelah lebih setengah hari, ratusan masyarakat demo di Jalan Sisingamaraja tepat nya dari kantor DPRD Dairi sampai di depan kantor Bupati Dairi, Selasa (1/11/2022) akhirnya Bupati Dairi Eddy berutu turun untuk menjawab massa .
Masyarakat yang terdiri dari beberapa kecamatan di Kabupaten Dairi dalam aksi demo yang dilakukan, mengatasnamakan Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), mereka menolak keberadaan PT. DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silima Pungga -pungga dan PT. GRUTI di Kecamatan Parbuluan.
"Kehadiran investor itu akan mengancam ruang hidup dan ruang produksi petani Dairi," kata Gerson Tampubolon, petani dari Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga.
Disebutkannya, 70 persen masyarakat Dairi adalah petani. Kurang lebih ada 43 hektar lahan pertanian mau dialih fungsikan menjadi lahan tambang.
"Untuk itu kami khawatir akan terjadi krisis pangan," sebut Gerson.
Dijelaskannya, dari data BPS tahun 2021 sektor industri pengolahan berkontribusi hanya 0,4 persen, sementara pertanian sangat besar, yakni 40 persen.
"Ketika nanti investor ini hadir, maka akan mengancam lahan pertanian kami dan kami pastikan terjadi krisis pangan," ujarnya.
Dalam aksi demo yang dilakukan di depan Kantor DPRD, massa hanya disambut dan ditemui tiga anggota dewan, yakni Nasib Marudur Sihombing dari partai Nasdem, Alfriyansah Ujung dari partai PKB dan Charles Tamba dari Partai Golkar.
Selanjutnya ketiga anggota dewan bersama massa aksi demo menuju Kantor Bupati Dairi. Disana, massa aksi disambut dan diterima Sekda Budianta Pinem. Namun, massa aksi tidak merasa puas dan ingin bertemu langsung bupati.
Karena massa tetap bertahan, akhirnya Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu pun keluar ruangannya menemui para massa yang melakukan aksi.
Kepada massa pengunjuk rasa Bupati Dairi mengatakan, dalam masalah PT. DPM dan PT. GRUTI Pemkab Dairi tidak bisa hanya melihat satu sisi saja. Semuanya, seperti kata Presiden RI Jokowi harus berjalan bersama.
"UMKM, Perusahaan, hak pribadi dan hak adat semua kita lindungi,' kata Eddy Berutu.
"Perusahaan juga warga negara, sehingga perlu dilindungi hak-haknya. Namun, kalau melanggar tetap akan ditindak," sambungnya.
Saat ditanya massa aksi, bupati berpihak kepada masyarakat apa perusahaan. Eddy Keleng Ate Berutu menyebutkan, massa aksi tidak bisa memaksa dirinya untuk memilih.
"Saya hanya memilih yang sesuai dengan ketentuan, contohnya AMDAL itu ketentuan dari Kementrian," terangnya.
"Pada dasarnya pemerintah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan koridor yang berlaku, tidak dapat semena-mena memutuskan diluar kewenangan kami.semua ada prosedurnya.Urusan yang kita bahas ini adalah urusan kementrian,saya akan berusaha untuk komunikasi kepada kementrian untuk menyampaikan tuntutan amang inang semua,"tambahnya.(Red-SP.ID/CS)