(Image/Gambar) : Yang menyerahkan Rita Wahyuni,SH, Pdt Daniel Tan Berahmana,Jinni,kepada Deputi 2 Kepala Staf Presiden RI Abed Nego Tarigan
Tanah Karo - Sumutpos.id : PT.BUK yang merupakan korban penyerobotan Tanah di Desa Siosar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Sumatera Utara Melakukan Aduan Serta serahkan legalitas ke Deputi 2 Kepala Staf Presiden,Abednego Tarigan tepat di gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden RI Jakarta Pusat,Selasa,pukul 09.00 WIB(21/9/2021)
Menurut PT.BUK melalui kuasa Hukumnya Rita Wahyuni,SH didampingi staf Humas Jinni,dan Mitra PT BUK Pdt.Daniel Tan Berahmana kepada media,selasa pagi ,uraikan permasalahan Tanah PT.BUK di Puncak 2000 dengan Lloyd Ginting . Dihadapan Abednego Tarigan Deputi II Staf Presiden RI dan Sahat M L Raja staf Deputi II paparkan Kronologis Permasalahan PT, BUK( Bibit Unggul Karobitek).
Kepemilikan Tanah HGU No 1/ Kacinambun terbit tanggal 21 Mei atas sebidang tanah seluas 895.100 Meter2( delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus meter persegi terdaftar atas nama PT .Bibit Unggul Karobiotek.
Penerbitan sertifikat HGU mempunyai alas HAk dan Ganti rugi No 92,93,94,95,96,97,98,99,100 dan 101 tanggal 25 Februari 1995 antara masyarakat (masing masing selaku Penjual) dengan PT.Bibit Unggul Karbiotek(selaku Pembeli) yang diperbuat dihadapan notaris.
PT.BUK mengelola dan mengusahai lahan tersebut untuk usaha pertanian seperti tanaman Hortikultura ,selama pengelolaan lahan tersebut sering mengalami gagal panen bahkan pernah di bakar dan di doser oleh oknum yang mengakibatkan perusahaan ini merugi terus.Sementara perusahaan ini berkomitmen menggandeng masyarakat sekitar namun upaya belum berhasil karena gangguan sekelompok orang.
Kemudian pihak Prada Ginting,Llyod Reynold Ginting warga Kabanjahe mendaftarkan gugatanya dengan No 18/G/2021/PTUN Medan tanggal 30Maret 2021 Dengan tergugat PT BUK dan Kepala Kantor Pertanahan Karo dan dalam Putusan PTUN Medan tanggal 12 Agustus 2021 dengan No 18/G/2021/ . Yaitu Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar perkara ini Rp.12.436.000,00(dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Ditambahkan lagi oleh Humas PTBUK Jinni ,perusahaan ini sejak awal tidak pernah membiarkan lahan ini Kosong namun tidak serta merta bisa ditanami sekaligus apalagi baru siap ditanam 7 hektar sudah diambil oleh orang lain hasilnya dan tidak ada panen ",yang ada tanam terus,” Ungkapnya.
kita mengalami kendala dalam hal penanaman sekaligus, seperti dimedia yang dikatakan pihak PT.BUK Membiarkan lahan terlantar",itu tidak benar ",Tegas Humas jinni
Ditambahkan lagi oleh lawyernya,bahwa objek sengketa ini awalnya didalam hamparan tanah 895.100 meter persegi ini milik PT BUK. Objek tersebut menurut tergugat ada lahannya seluas 94.811 Meter yang terletak didesa Kacinambun berdasar AJB yang terungkap dalam persidangan PTUN Medan . “Tentunya kita tidak bisa Menerimanya dan Aneh “, Ungkapnya lagi dihadapan KSP.
Kemudian pihak Liyod dan kawan kawan melalui DPC Projo Karo yang juga sebagai ketuanya sering mempiralkan di media untuk membatalkan HGU PT.BUK sedangkan lahannya saja menurutnya hanya 9,4 hektar lebih," Ungkap Lawyer.
Dari hasil paparan lawyer PT BUK permasalahan menjadi terang dan tidak sepihak,selanjutnya KSP akan mempelajari permasalahan ini dan akan tentunya berkordinasi dengan lembaga lembaga lain seperti BPN dan Kepolisian .
“Kita akan berupaya menyelesaikannya segera Menyurati BPN dan Poldasu terkait laporan PT BUK“,Ungkap Sahat Lumban Raja
(RED-SP.ID/Tim/SN)